DPRD Provinsi Jatim Fraksi PKB Gelar Sosialisasi Undang-Undang Pesantren di Kediri

indonesiasatu, 24 Dec 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

KEDIRI - Pasca diputuskannya oleh Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Anggota DPRD Provinsi Jatim dari PKB Dapil 6 H.Chusainuddin menggelar Diskusi dan Sosialisasi terkait Undang-Undang (UU) Pesantren dengan mengundang Fatayat, Ansor dan Anggota Banser Kota/Kabupaten Kediri. 

Kegiatan ini digelar di Lotus Hotel Jalan Jagung Suprapto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Selasa (24/12/2019) siang. 

Hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut H.Chusainuddin S.Sos, MM dari DPRD Jawa Timur Fraksi PKB, H.Agus Ahmad Kafabihi,M.Pdi dari Perwakilan Pondok Pesantren dan Ketua GP Ansor Kota Kediri M.Wazid Khusni, SH

Pengakuan negara dengan disahkan UU Pesantren yang memiliki kekhasan yang tidak meninggalkan ciri khas pondok pesantren. 

Keberadaan Undang-Undang (UU) Pesantren bahwa lulusan pondok pesantren ijazahnya disamakan pendidikan formal lainnya, yang diiringi kualitas dan kreatifitasnya. 

UU Pesantren disetujui, lembaga pendidikan pesantren harus mengajarkan para siswanya menggunakan kurikulum kitab kuning. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dan 3 dalam RUU Pesantren.

Dalam diskusi dan sosialisasi kali ini dilakukan sesi tanya jawab  dari peserta. Salah satunya Siti Sulikah menanyakan terkait UU Pesantren menjadi sangat urgen yang harus ditindak lanjuti dengan adanya juklak dan juknis yang jelas, sehingga bisa dinikmati di daerah. 

Peserta lain Uswatul Hasanah dari Fatayat Puncu menanyakan kelulusan selama ini semua dari Ponpes dan terkait kesejahteraan guru-guru sangat minim sekali. 

Nara sumber sudah menjawab semua pertanyaan dari semua peserta baik mulai dibuatkan juklak dan juknis terkait UU Pesantren dan bantuan dana abadi buat Ponpes baik yang besar dan kecil. 

Usai diskusi dan sosialisasi UU Pesantren H.Chusainuddin S.Sos, MM dari DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PKB kepada media mengatakan, setelah diputuskan UU Pesantren oleh Pemerintah ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami. 

"Kami dari Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan Perda turunannya agar mudah dipahami poin-poin yang ada di UU Pesantren,"ucap Chusainuddin. 

Ia menuturkan ternyata banyak ditemukan masyarakat sangat mengharapkan realisasi secepatnya tidak perlu lama-lama, karena memang pesantren di daerah dalam pembiayaan sangat minim. Hal ini dibutuhkan agar ketahanan para ustadz ustadzah maupun kiai di dalam memberikan nasihat kepada para santri. 

Disinggung terkait kurikulum kitab kuning dengan pendidikan formal. Chusainuddin menjelaskan, terkait kurikulum sudah ada standard tersendiri yang disiapkan oleh Pemerintah. 

"Kalau di Pesantren mempunyai kualifikasi khusus. Seperti kita akan mengadopsi di Universitas Al Azhar mengenai standart pendidikan, namun tidak harus sama, tapi memiliki standar kualifikasi, " bebernya. 

Upaya yang dilakukan saat ini oleh Fraksi PKB Lanjut Chusainuddin dengan  melakukan penyerapan dan mencari masukan terkait poin-poin apa saja yang diharapkan oleh masyarakat dengan adanya undang-undang Pesantren. 

"Ternyata memang masih banyak masukan dari masyarakat yang perlu kita akomodir di dalam Perda dan kita juga berharap nanti dari Gubernur Jatim setelah munculnya Perda segera dibuatkan Pergub sehingga bisa merealisasikan UU Pesantren," ungkapnya. (prijo) 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu